GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Buka Bali Democracy Forum ke-10, Ini Pesan Jusuf Kalla

Buka Bali Democracy Forum ke-10, Ini Pesan Jusuf Kalla

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung pada 7-…

Buka Bali Democracy Forum ke-10, Ini Pesan Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung pada 7-8 Desember 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung pada 7-8 Desember 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2017).

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang, Banten.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 7-8 Desember 2017.

Menurut Kalla, BDF merupakan ajang yang penting untuk saling bertukar berbagai hal seperti pikiran, pengalaman dari berbagai negara.

"Bali Democracy Forum tempat di mana kita semua saling bertukar pandangan, sangat penting, sharing pengalaman dan tentunya pelajaran," ujar Kalla di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2017).

Kalla mengatakan BDF tak digelar di Bali tapi dipindahkan ke Banten karena erupsi Gunung Agung. Itu menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya Bali semata.

"Kita tidak berada di Bali, tetapi di Banten. Indonesia bukan hanya Bali. Kita Indonesia mempunyai 17.000 pulau, 3.000 pulau yang mempunyai penduduk," ucap dia.

"Apabila anda ingin ke pantai, Banten juga mempunyai pantai yang baik untuk dilihat pemandangannya yang indah, bukan hany a Bali," tambahnya.

Kalla juga bercerita tentang Indonesia yang punya sejarah panjang dalam menjalankan sistem demokrasi di negeri ini, sejak Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu.

"Indonesia dengan bentuk republik, dengan dasar pelaksanaannya Pancasila, demokrasi yang menjadi bagian dalam menjalani hidup bagi bangsa ini," kata dia.

Meski demikian diakui Kalla, demokrasi di Indonesia sempat tak berjalan mulus ketika pemerintahan menjadi otoriter pada orde lama.

"Selama 72 tahun indonesia mengalami banyak perubahan-perubahan. Presiden pertama, setelah lebih dari 10 tahun, cenderung untuk menjadi otoriter," kata dia.

"Demokrasi berjalan dengan baik, hanya 10 tahun. Diganti oleh presiden ke-2, yang juga demokratis, selama hampir 5 tahun. Setelah itu, 20 tahun lebih, berjalan dengan lebih otoriter," lanjut Kalla.

Usai masa pemerintahan otoriter, Indonesia baru kembali menjalankan sistem demokrasi d i tanah air usai krisis tahun 1997 silam.

"Kita mulai lagi demokrasi terbuka setelah krisis tahun 1997. Sampai sekarang, 20 tahun demokrasi terbuka dijalankan dengan baik di Indonesia ini," kata dia.

"Belajar dari itu, Indonesia menetapkan kenapa presiden hanya boleh 2 kali, maksimum 10 tahun. Karena presiden yang berkuasa lebih lama, cenderung dia berubah dari demokrasi ke otoritarian," tambahnya.

Kalla pun berharap, 103 delegasi dari 96 negara, dan 7 organisasi internasional serta 1 presiden dari negara Nauru bisa belajar dari pengalaman demokrasi Indonesia tersebut.

"Itu satu pengalaman yang kita pelajari dari pengalaman bangsa ini. Pengalaman ini penting untuk kita pelajari semua," ungkap Kalla.

BDF awalnya diinisiasi oleh Indonesia pada 2008 lalu sebagai forum untuk membicarakan perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama internasional dalam sektor per damaian dan demokrasi melalui dialog dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik untuk memajukan prinsip kesetaraan dan pemahaman di tengah negara anggota.

Hingga saat ini, tercatat 20 negara sudah menjadi anggota BDF dengan Indonesia dan Australia sebagai co-chair.

Berita Terkait

Kebebasan Sipil Masih Jadi Masalah dalam Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Penurunan, Ini Penyebabnya

10 Daerah Raih Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia

Deddy Mizwar: Jadikan Pilkada Pesta Demokrasi Bukan Pemecah Belah

Dianggap Berbahaya bagi Demokrasi, UU Ormas Harus Segera Direvisi

Terkini Lainnya

Gunung Agung Kembali Semburkan Abu Vulkanik

Gunung Agung Kembali Semburkan Abu Vulkanik

Regional 07/12/2017, 15:00 WIB Sopir Angkot: Kalau Jok Hadap Depan, Enggak Ada Lagi '4, 6, 4, 6...'

Sopir Angkot: Kalau Jok Hadap Depan, Enggak Ada Lagi "4, 6, 4 , 6..."

Megapolitan 07/12/2017, 15:00 WIB Elektabilitas Naik, Daniel Mutaqien Makin Yakin Dampingi Ridwan Kamil

Elektabilitas Naik, Daniel Mutaqien Makin Yakin Dampingi Ridwan Kamil

Regional 07/12/2017, 14:59 WIB Ganda Campuran China Juara All England Mundur dari Superseries Finals

Ganda Campuran China Juara All England Mundur dari Superseries Finals

Olahraga 07/12/2017, 14:57 WIB Ingin Cari Angin, Kakek 81 Tahun Asal Cirebon Nyasar Sampai Brebes

Ingin Cari Angin, Kakek 81 Tahun Asal Cirebon Nyasar Sampai Brebe s

Regional 07/12/2017, 14:57 WIB Erdogan: Pengakuan Jerusalem Bakal Meningkatkan Terorisme

Erdogan: Pengakuan Jerusalem Bakal Meningkatkan Terorisme

Internasional 07/12/2017, 14:50 WIB Ahmad Dhani Ingin Ajukan Saksi Ahli yang Meringankan Kasus Ujaran Kebencian

Ahmad Dhani Ingin Ajukan Saksi Ahli yang Meringankan Kasus Ujaran Kebencian

Megapolitan 07/12/2017, 14:50 WIB Ada Tunjangan Rp 900.000 Per Orang untuk Korban Bencana Alam Pacitan

Ada Tunjangan Rp 900.000 Per Orang untuk Korban Bencana Ala m Pacitan

Regional 07/12/2017, 14:47 WIB Jumlah Tunawisma di Kota New York Melonjak Tajam

Jumlah Tunawisma di Kota New York Melonjak Tajam

Internasional 07/12/2017, 14:44 WIB Pengacara Dewi Perssik Serahkan Identitas Polisi yang Berikan Pengawalan

Pengacara Dewi Perssik Serahkan Identitas Polisi yang Berikan Pengawalan

Megapolitan 07/12/2017, 14:43 WIB Anies Diminta Cabut Izin Reklamasi hingga Hentikan Aktivitas di Pulau C dan D

Anies Diminta Cabut Izin Reklamasi hingga Hentikan Aktivitas di Pulau C dan D

Megapolitan 07/12/2017, 14:42 WIB Ketua MK Arief Hidayat Minta Polemik Lobi Politik Tak Diperpanjang

Ketua MK Arief Hidayat Minta Polemik Lobi Politik Tak Diperpanjang

Nasional 07/12/2017, 14:42 WIB Respons Instruksi Kapolri, Kapolres Surabaya 'Sikat' 7 Pemalak Jalanan

Respons Instruksi Kapolri, Kapolres Surabaya 'Sikat' 7 Pemalak Jalanan

Nasional 07/12/2017, 14:38 WIB Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Jerusalem Picu Demonstrasi Massa

Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Jerusalem Picu Demonstra si Massa

Nasional 07/12/2017, 14:36 WIB Menengok Kondisi Tempat Shalat di Halte Transjakarta Karet dan Glodok

Menengok Kondisi Tempat Shalat di Halte Transjakarta Karet dan Glodok

Megapolitan 07/12/2017, 14:35 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Bali

Tidak ada komentar