GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Bitcoin Makin Populer, Padahal Mata Uang Virtual Ini Dilarang di Bali, Ini Alasannya!

Bitcoin Makin Populer, Padahal Mata Uang Virtual Ini Dilarang di Bali, Ini Alasannya!

Bitcoin Makin Populer, Padahal Mata Uang Virtual Ini Dilarang di Bali, Ini Alasannya! Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem …

Bitcoin Makin Populer, Padahal Mata Uang Virtual Ini Dilarang di Bali, Ini Alasannya!

Bitcoin Makin Populer, Padahal Mata Uang Virtual Ini Dilarang di Bali, Ini Alasannya!

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran

Bitcoin Makin Populer, Padahal Mata Uang Virtual Ini Dilarang di Bali, Ini Alasannya!NetIlustrasi Bitcoin

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011, tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mat a uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Larangan ini berlaku di semua daerah di Indonesia termasuk Bali.

Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menegaskan ​pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi, karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency ini, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble).

“Termasuk rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia m emperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Selasa (16/1/2017).

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

”Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sist em keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” imbuhnya. (*)

Penulis: AA Seri Kusniarti Editor: Ida Ayu Made Sadnyari Sumber: Tribun Bali Ikuti kami di Aksi Berani Pria Gondrong Kembalikan Sampah yang Dibuang Sembarangan oleh Penumpang Mobil Polisi Sumber: Google News | Berita 24 Bali

Tidak ada komentar