www.AlvinAdam.com

Berita 24 Bali

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Berang BPW dan TKA Ilegal Menjamur di Bali, DPRD: Hukum Dulu, Baru Deportasi

Posted by On 21.54

Berang BPW dan TKA Ilegal Menjamur di Bali, DPRD: Hukum Dulu, Baru Deportasi

Berang BPW dan TKA Ilegal Menjamur di Bali, DPRD: Hukum Dulu, Baru Deportasi

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta, meminta kepada pemerintah agar tegas terhadap beberapa biro perjalanan wisata (BPW)

Berang BPW dan TKA Ilegal Menjamur di Bali, DPRD: Hukum Dulu, Baru DeportasiTribun Bali/Dwi SIlustrasi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta, meminta kepada pemerintah agar tegas terhadap beberapa biro perjalanan wisata (BPW) yang tidak memiliki izin alias ilegal.

Untuk para pekerjanya asal China yang bekerja tanpa dokumen resmi, ia meminta ditangkap dan mengadilinya di Indonesia.

“Ya makin banyak saja BPW ti dak berizin dan memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Kalau terbukti tutup kantornya dan TKA-nya tangkap, kemudian serahkan ke polisi dan adili dengan hukum Indonesia. Setelah divonis dan selesai melaksanakan hukuman baru sebaiknya dideportasi,” terang Parta kepada Tribun Bali, Kamis (24/5).

Parta berharap pemerintah lebih ketat melakukan pengawasan agar kasus-kasus TKA tak berizin seperti ini tidak terulang kembali, karena akan merugikan pekerja lokal.

Baik yang bekerja di biro perjalanan wisata atau menjadi pemandu wisata alias guide.

“Dia bekerja di Bali, menerima komisi, menjadi guide di Bali selanjutnya ketika melakukan kesalahan dipulangkan, kalau nanti dia datang lagi bagaimana. Menurut saya lemah penegakan hukum kita,” imbuh politikus PDIP asal Guwang, Sukawati, Gianyar, ini.

Anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, juga meminta kepada pemerintah dan instansi terkait mengawasi tenaga kerja asing, termasuk pramuw isata yang menyalahgunakan wisata kunjungan wisata di Pulau Dewata.

"Baru-baru ini dari devisi Mandarin HPI Bali mengadu ke DPRD, karena ada indikasi wisatawan Tiongkok bekerja sebagai guide termasuk fotografer pra-pernikahan (prawedding). Ini harus dilakukan penindakan tegas agar citra pariwisata Bali tak tercoreng oleh oknum tersebut," ujar Adhi Ardana dikutip Antara.

Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, Kamis (24/5), tim gabungan yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Korwas PPNS & Bimmas Polda Bali, dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap biro perjalanan wisata yang diduga tak memiliki izin usaha serta melanggar peraturan daerah.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Provinsi Bali, Anak Agung Mayun Darmakesuma, menyebutkan sidak dilakukan dalam upaya menegakkan Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan W isata.

Halaman selanjutnya 1234
Penulis: Wema Satya Dinata Editor: Ady Sucipto Sumber: Tribun Bali Ikuti kami di Siswa SD Buat Siswi SMP di Tulungagung Mengandung hingga Usia 6 Bulan, Begini Keputusan Keluarga Sumber: Google News | Berita 24 Bali

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »