www.AlvinAdam.com

Berita 24 Bali

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Menteri Susi: Dari Sertifikasi, Tuna Indonesia Bisa Mendapatkan Harga Premium

Posted by On 00.43

Menteri Susi: Dari Sertifikasi, Tuna Indonesia Bisa Mendapatkan Harga Premium

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat berbicara dalam Oceans Conference 8 Juni 2017 di forum PBB di  New York.AFP PHOTO/DON EMMERT Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat berbicara dalam Oceans Conference 8 Juni 2017 di forum PBB di New York.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya sertifikasi dan ketertelusuran produk perikanan Indonesia agar dapat lebih kompetitif dengan produk perikanan luar negeri. Terutama untuk jenis tuna.

Hal tersebut disampaikan Susi dalam 3rd Bali Tuna Conference yang diselenggarakan d i Bali pada 31 Mei - 1 Juni 2018. Susi mengatakan, konferensi tersebut mendorong produk tuna dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing menuju ke Legal Reported Regulated Fishing.

"Dari sertifikasi ini, tuna Indonesia bisa mendapatkan harga premium sehingga bisa berkompetisi di pasaran dunia," ujar Susi, seperti dikutip dalam siaran pers, Minggu (3/6/2018).

Menurut Susi, tanpa sertifikasi, transaksi jual beli sangat sulit dilakukan, bahkan tidak bisa.

Baca juga: Menteri Susi Ajak 83 Pengusaha Jepang untuk Investasi di Indonesia

Selain sertifikasi, dia juga meminta kepada pengusaha dan stakeholder perikanan agar dapat menjaga traceability atau ketertelusuran dari produk perikanan yang dihasilkan.

Susi mengatakan, pengusaha harus bisa menjaga agar produk perikanannya mudah ditelusuri.

Dalam Bali Tuna Conference, Indonesia juga menyampaikan tentang penolakan produk perikanan yang melibatkan pelanggar an hak asasi manusia di dalamnya. Susi menegaskan bahwa produk perikanan harus bersih dari tindak perbudakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Kita sudah compliance dengan human rights. Itu juga salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi premium," kata Susi.

Susi mengatakan, saat ini dunia sudah peduli dengan keberlanjutan dan HAM. Siapapun tidak boleh lagi menjalankan sebuah industri dengan manajemen yang semaunya saja tanpa mempertimbangkan standar dunia.

"Dan kita semua sudah mengarah ke yang lebih baik yaitu sustainability," kata Susi.

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna, khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan, dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan. Hal inu untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pe ngembangan peraturan terkait manajemen tuna.

Susi berharap apa yang dilakukan Indonesia akan diikuti negara lain. Menurut dia, ekspolitasi hasil alam yang benar dengan menjaga keberlanjutan agar terus eksis dan populasisnya tidak habis.

"Ternyata tuna, dengan sebuah policy yang benar, dapat ditangkap oleh semua nelayan. Sekarang tuna bukan milik kapal-kapal long liners besar, bukan hanya milik kapal-kapal long liners asing, tetapi juga oleh nelayan Jembrana, oleh nelayan Banda Naira, oleh nelayan NTT, nelayan Sendang Biru, semua bisa dapat tuna. Besar-besar ukurannya dan dekat, tidak usah jauh-jauh ke tengah laut," kata Susi.

Data resmi FAO melalui SOFIA pada tahun 2016 terdapat 7,7 juta metrik ton tuna dan spesies seperti tuna ditangkap di seluruh dunia. Di tahun yang sama Indonesia berhasil memasok lebih dari 16 persen total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton pertah un. Sedangkan volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 659,99 juta dollar AS pada tahun 2017.

Susi mengatakan, pemerintah berkomitmen dan konsistensi untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tuna melalui Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Rencana tersebut telah diluncurkan pada saat Konferensi Bali Tuna ke-1 yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015.

Rencana Pengelolaan Tuna Nasional tersebut telah ditetapkan untuk menerapkan aturan dan standar yang diadopsi oleh Organisasi Manajemen Perikanan Daerah (RFMOs), di mana Indonesia sekarang berpartisipasi dalam The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

Dalam Kerangka Implementasi Rencana Pengelolaan Peri kanan pada Bali Tuna Conference Tahun 2018 ini, Pemerintah telah meluncurkan Framework of Harvest Strategy for tuna in Arcipelagic Water (WPP 713, 714 dan 715).

Rencana pengelolaan tuna nasional dan Framework for Harvest Strategi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan.

Selain itu juga mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung lainnya.

Hal itu mendukung cita-cita nasional pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.


Berita Terkait

Rombak Susunan Pejabat Eselon I, Menteri Susi Mengaku Lega...

Menteri Susi: Pelemahan Rupiah Untungkan Eksportir Hasil Perikanan

Ke Jepang, Susi Promosikan Peluang Investasi di S ektor Perikanan

KKP Dapat "Disclaimer" dari BPK dan Keheranan Menteri Susi

Menteri Susi Ajak 83 Pengusaha Jepang untuk Investasi di Indonesia

Terkini Lainnya

Investor Asing Pemberi Pinjaman di Fintech Nasional Meningkat

Investor Asing Pemberi Pinjaman di Fintech Nasional Meningkat

Keuangan 04/06/2018, 13:51 WIB 'Di Jawa Ini Kurang Makan Ikan...'

"Di Jawa Ini Kurang Makan Ikan..."

Makro 04/06/2018, 13:39 WIB Survei Kemenhub: Puncak Arus Mudik Diprediksi pada H-6

Survei Kemenhub: Puncak Arus Mudik Diprediksi pada H-6

Makro 04/06/2018, 13:08 WIB BPS Minta Pemerintah Waspadai Harga Daging dan Telur Ayam

BPS Minta Pemerintah Waspadai Harga Daging dan Telur Ayam

Makro 04/06/2018, 12:54 WIB Fintech Syariah Ini Hadirkan Fitur Transfer Emas untuk THR

Fintech Syariah Ini Hadirkan Fitur Transfer Emas untuk THR

Rilis 04/06/2018, 12:39 WIB Kemenpan-RB: Honorer Didominasi Tenaga Administrasi

Kemenpan-RB: Honorer Didominasi Tenaga Administrasi

Makro 04/06/2018, 12:12 WIB Jelang Lebaran, Aprindo Pastikan Stok Barang Kebutuhan Pokok Aman

Jelang Lebaran, Aprindo Pastikan Stok Barang Kebutuhan Pokok Aman

Makro 04/06/2018, 12:03 WIB Inflasi Mei Capai 0,21 Persen

Inflasi Mei Capai 0, 21 Persen

Makro 04/06/2018, 11:43 WIB 'Stakeholder' Penerbangan Wajib Lakukan Ini Selama Libur Lebaran 2018

"Stakeholder" Penerbangan Wajib Lakukan Ini Selama Libur Lebaran 2018

Rilis 04/06/2018, 11:16 WIB Bahas Nasib Honorer, DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Gabungan

Bahas Nasib Honorer, DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Gabungan

Makro 04/06/2018, 11:07 WIB Awali Pekan, Rupiah Lanjutkan Penguatan

Awali Pekan, Rupiah Lanjutkan Penguatan

Keuangan 04/06/2018, 10:51 WIB Paket Sembako Dijual Mulai Rp 20.000, Warga Serbu Bazar di Kemendag

Paket Sembako Dijual Mulai Rp 20.000, Warga Serbu Bazar di Kemendag

Makro 04/06/2018, 10:34 WIB Beli Pertamax Pakai T-Cash, Dapat Cashback 10 Persen

Beli Pertamax Pakai T-Cash, Dapat Cashback 10 Persen

Bisnis 04/06/2018, 10:11 WIB Menhub: Baru 50 Persen Bus di Pulo Gebang yang Lakukan 'Ramp Check'

Menhub: Baru 50 Persen Bus di Pulo Gebang yang Lakukan "Ramp Check"

Makro 04/06/2018, 09:36 WIB Bank Dunia Kucurkan Rp 4,1 Triliun untuk Pariwisata RI

Bank Dunia Kucurkan Rp 4,1 Triliun untuk Pariwisata RI

Keuangan 04/06/2018, 09:10 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Bali

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »